Sekitar belasan orang yang menamakan dirinya Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (IPEMAROHIL) Jakarta pada pukul 10:00 Wib mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan Jakarta melakukan aksi damai, untuk mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi bupati Rokan Hilir (H. Anas Maamun), dalam aksinya masa aksi menyampaikan:
“Aksi ini kami lakukan karena melihat dengan jelas belum adanya pengusutan tuntas oleh penegak hukum terhadap laporan dari sejumlah organisasi masyarakat khususnya kasus korupsi dimana Bupati Rokan Hilir diduga terlibat di dalamnya, hal ini kemudian memberi angin segar bagi Koruptor yang berkeliaran di Rokan Hilir karena tidak tersentuh oleh hukum apalagi yang berkaitan dengan Bupati Rokan Hilir, oknum pejabat masih kebal hukum. Selama ini belum terdengar gebrakan aparat hukum terkait kasus yang menerpa di Rokan Hilir. “Boleh dikatakan, APARAT HUKUM DI ROKAN HILIR TERKESAN PENGECUT, buktinya belum ada yang menyentuh Rohil meskipun masukan dan laporan telah ada dari berbagai elemen”. Sebab itulah, pejabat yang telah melakukan tindak pidana korupsi di Rohil masih juga tak tersentuh hukum. Untuk itu kami mendesak KPK agar mengusut tuntas dan memantau langsung kasus ini, tidak hanya melihat berdasarkan laporan administrasi tapi melihat langsung fakta di lapangan, dan menjadikan master plain dari temuan yang ada. keterlibatan Bupati Rohil dalam berbagai kasus yang ada cukup jelas. “Tinggal penegak hukumnya yang harus bergerak”
Dalam orasinya Belisuardi Ketua Ipearohil Jakarta
“pemimpin kabupaten rokan hilir dalam hal ini bapak annas maamun harus memperbaiki system administrasi yang ada di kabupaten rokan hilir karena terlalu banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya kemudian kami mengharapkan ada transparansi anggaran kedaerahan terhadap mahasiswa, kami juga menginginkan seluruh structural kepemerintahan yang ada di kabupaten rokan hilir di fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing”.
Kemudian Orasi disambung Pangidoan Nasution Sekjend Ipemarohil Jakarta
Dalam orasinya menyampaikan KPK harus segera mengusut tuntas kasus ini tidak hanya melalui data administrasi tapi juga melihat fakta yang ada, Kepemimpinan Otoriter yang diterapkan oleh Anas Maamun selaku Bupati Kabupaten Rokan Hilir sangat merugikan masyarakat, Bolehlah kita sebut tidak ada demokrasi di Rokan Hilir dengan alasan semuanya adalah tergantung Bupati Annas, dengan keterbatasan kewenangannya, Masyarakat Rokan Hilir pun banyak yang terpasung hak dan kedaulatannya secara demokratis, bahkan SUYATNO (Wakil Bupati Rokan Hilir) tidak bisa berbuat apa-apa, Ketika ditanya beliau hanya bisa menjawab “SEMUA TERGANTUNG BAPAK BUPATI”, keluhan juga dikemukakan PNS Rokan Hilir dimana Bupati seenaknya saja memutasikan yang berani menantangnya untuk menyampaikan kebenaran”.
“Pelaksanaan proyek diduga KKN karena sebagai pelaksana pekerjaan mayoritas keluarga Bupati Annas Maamun termasuk anaknya sendiri”.
Permasalahan ini menggambarkan, bahwa setiap apapun ada keterlibatan Bupati di dalamnya, jadi mustahil rasanya banyak proyek yang menyimpang tapi seolah-olah tidak pernah terjadi dan ironisnya anggaran terus berjalan tapi tidak pernah ada penyelesaian.
Untuk itu kami berharap semoga KPK-RI komitmen dengan pernyataan keseriusan untuk memberantas para koruptor di Negeri yang tercinta ini. KPK mesti melakukan penyidikian secara fokus agar ini terungkap, dan tidak ada tebang pilih dalam penuntasan kasus yang ada di Rokan Hilir, meskipun jika dugaan korupsi itu menyentuh Bupati H. Annas Maamun.
“Tak lupa diproses tuntas juga para kontraktor, yang diduga melakukan konspirasi jahat dengan oknum pejabat di Rokan Hilir. Jika indikasi penyimpangan mulai terlihat nyata, lakukan tindakan tegas dengan meningkat status para pihak yang terlibat sebagai tersangka dan sebaiknya lakukan penahanan, agar proses hukum bisa berlangsung cepat.
“Kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas” tidak masalah jikalau nantinya kami akan terus berdiri di KPK dan bisa jadi akan menjadikan agenda rutinitas sebagai social control dan agent of change.
Akhirnya setelah beberapa saat 5 orang perwakilan di ajak mediasi oleh pihak KPK dan masa aksi yang lainnya tetap berorasi sambil menunggu perwakilan yang sedang diutus untu bertemu pihak KPK.
Aksi ini kemudian dilanjutkan di Bundaran HI sekitar pukul 13:00 Wib. Pada saat di Bundaran HI Aksi Penutup di laksanakan dengan pelepasan balon yang juga di gantungkan photo bupati Rokan Hilir, dengan harapan tidak ada lagi bupati seperti ini, dan segera diangkat dari muka bumi. Kemudian pada akhir aksinya masa aksi mengatakan:
“Jika tidak ada juga perkembangan
maka kami akan turun dengan masa yang lebih banyak
