Hemat biaya Gubernur, Bupati/ Walikota dipilih Presiden layaknya Menteri

Ipemarohil Jakarta saat Ramah Tamah dengan Bupati Rokan Hilir Suyatno

Melalui diskusi panjang Kamis 25 September 2014, mahasiswa yang tergabung dalam Ipemarohil Jakarta mengungkapkan ketidak setujuan jika pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD hal ini sama saja mencabut hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya, hal ini didasari bukan karena ketidak percayaan masyarakat terhadap DPRD akan tetapi lebih kepada persamaan cita masyarakat untuk menentukan dan mengenal lebih dekat pemimpinnya, jika ke depan DPRD secara utuh menentukan kepala daerah maka besar kemungkinan tidak ada lagi kepedulian Pemerintah terhadap masyarakatnya “cukup hanya mengajak DPRD duduk manis diwarung kopi selesai perkara”. Ini sangat disayangkan setelah perjuangan panjang Bangsa Indonesia, Negara
Indonesia mengambil sikap system demokrasi dalam menentukan pemimpinnya, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka masyarakat tidak ada nilainya, karena pada dasarnya negara Indonesia ini telah melewati tiga fase yang pertama fase orde lama kemudian fase orde baru dan saat ini kita masuk kepada fase demokrasi. Dari sekian lama terbentuknya negara Indonesia banyak terjadi perubahan-perubahan sistem kepemerintahan.  saat ini, Seharusnya dari sistem yang dianut oleh negara Indonesia yang paling berkuasa adalah rakyat, akan tetapi sekian lama perkembangan Negara Republik Indonesia ini berjalan semakin banyak pula kemunduran-kemunduran dalam menjalani demokrasi yang sebenarnya oleh karena itu kebijakan yang di ambil oleh DPR RI dalam menetapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menyebabkan terjadinya peningkatan KKN oleh karena itu kebijakan tersebut sangat bertentangan dari hati nurani masyarakat Indonesia karena masyarakat tidak dapat memilih secara langsung kepala daerahnya masing-masing.

“Dalam isu yang  dikembangkan bahwa selama ini pemilihan lansung menyebabkan terjadinya korupsi, perpecahan dimasyarakat, serta money politic (Politik Uang) bukanlah sepenuhnya terkait dengan demokrasi. Jika ingin biaya murah sekalian saja Bupati/Walikota, Gubernur, dipilih langsung Presiden Republik Indonesia terpilih layaknya Menteri, ini tentu lebih menghemat biaya bahkan antara pemerintah pusat daerah dapat bersinergis, Tetapi itu kembali kepada individunya, yang memiliki jiwa sosial, leadership, serta integritas”. (Papar Ketua Umum Pangidoan Nasution)

Sejauh ini fase  demokrasi Indonesia berjalan lancar, suara rakyat masih di dengar, baik pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota. Jadi, siapa sebenarnya di belakang ini semua, kami merasa ini ada kaitannya dengan pilpres priode 2019-2024 mendatang.