KPK di desak bongkar dinasti Bupati Rokan Hilir Anas Maamun

IPEMAROHIL Jakarta Pagi tadi Kamis, 07 November 2013 sekitar pukul 09:00 hingga 12:00 WIB melaksanakan kegiatan Aksi di depan KPK, aksi yang ini mendesak KPK untuk membongkar kegiatan praktek korupsi di rokan hilir, sekitar puluhan orang dengan penuh antusias menyampaikan berbagai macam aspirasi terkait permasalah yang terjadi di daerah Rokan Hilir Provinsi Riau, dimana dalam aksinya KPK juga diminta untuk membongkar dinasti Anas Maamun selaku Bupati Rokan Hilir. orator masa aksi menyampaikan:
 "Satu tahun kami menunggu setelah melakukan unjuk rasa dengan masalah yang sama namun belum ada perkembangan terkait dugaan korupsi Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau, waktu panjang diberikan karena menyadari betul dengan kesibukan KPK, akan tetapi miris rasanya bila dibiarkan terus berlarut-larut, namun tidak pernah ada titik terang terkait dugaan korupsi Bupati Rokan Hilir (Anas Maamun) Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial fiktif TA 2007 sebesar Rp21,6 miliar, Dugaan mark up proyek Jembatan Pedamaran Rp1 triliun, Dugaan mark up pembelian hotel Marina senilai Rp 7,2 Miliar dan lain sebagainya Sehingga membangkitkan kesadaran untuk kembali turun dan ke depannya akan mengawal kasus ini dengan serius sehingga apa yang dicita-citakan masyarakat Rokan Hilir dapat terealisasi dengan kongkrit.
Penanganan KPK yang kami rasa terlalu pilah-pilih kasus sangat disayangkan, apalagi sempat ada ungkapan KPK yang diberbagai media membuat kemarahan kami
"Jika dugaan ini dilaporkan secara resmi, maka sesuai dengan prosedurnya, KPK akan mempelajarinya terlebih dahulu,"
Muncul pertanyaan kemudian apakah kewenangan KPK sependek itu. Apakah tindak pidana korupsi ini pidana yang dapat ditangkap berdasarkan laporan terlebih dahulu, kami rasa KPK adalah ahli dan pakar dibidangnya namun ungkapan ini kemudian sangat disayangkan.
Beberapa bulan yang lalu juga sempat beredar di media ungkapan dari kalangan Kejati Riau
“Kejati Riau telah menerima laporan kasus dugaan korupsi yang melibatkan tiga Calon Gubernur Riau (Cagubri) yang akan bertarung menuju Riau I priode 2013-2018 mendatang.
 Namun untuk menjaga situasi kondusif menjelang Pilkada Riau, Kejati sebagaimana diungkapkan Andri Ridwan pada awal bulan Juli lalu tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. Belum ditindaklanjutinya laporan korupsi tersebut, menurut Andri sesuai dengan surat edaran Jampidsus Kejagung RI.
 Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin ditunggangi pihak-pihak tertentu, untuk menjatuhkan salah satu calon di Pilkada.
 " Maka dari itu, Pak Jampidsus mengeluarkan surat edaran tersebut. Usai Pilkada nanti, berkasnya akan kita tindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait. Untuk saat ini kita simpan dulu, demi menjaga situasi menjelang Pilgubri”.
Kami rasa ini sangat tidak realistis, lalu untuk apa bahwa semua sama di depan hukum apa bedanya petani, buruh, guru dengan Calon Gubernur tersebut, apalagi kemudian kalau Cagubnya terpilih lalu ternyata terbukti melakukan korupsi kemudian ditahan lalu untuk apa diadakan Pilkada di Riau kalau pada akhirnya mengecewakan para pemilihnya.
Maka dari itu pada hari ini kami kembali mendesak KPK untuk menuntaskan dugaan korupsi Bupati Rokan Hilir, yang hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum, bongkar juga keterlibatan DPRD Rokan Hilir yang ikut menganggarkan dan mensahkan anggaran yang diluar dari aturan main, apalagi dalam pengawasan daerah dirasa minim sama sekali ini kemudian memunculkan sejuta pertanyaan jangan-jangan DPRD Rohil saat ini juga terlibat dalam indikasi korupsi, untuk itu kami ingin KPK mengusut hal tersebut, lagi-lagi kami sampaikan buktikan berdasarkan fakta lapangan bukan berdasarkan data administratif, karena sedikitpun kepercayaan kami terhadap aparat daerah tidak ada, apalagi bila dikaitkan dengan dinasti anas maamun BPK nya saja keluarga bupati bagaimana mungkin dapat terungkap jika berdasarkan hanya data administratif, bila menunggu laporan warga, lalu tugas KPK dibentuk apa....?
Bupati Rokan Hilir yang membangun dinasti di Rokan Hilir, memberi ketakutan terbentuk di dalam pikiran masyarakat, “siapa berani melawan bupati, siaplah untuk sengsara” kalau kau PNS/ aparat desa bersiaplah untuk dimutasikan kewilayah terpencil sehingga kau menderita dibuatnya” bila kau pengusaha maka siapa saja yang membantu usahamu maka akan disengsarakan sehingga tidak ada seorangpun berani membantumu” kejam sekali rasanya hidup di Rokan Hilir dengan tanpa dapat merasakan kebebasan berpikir.
DPRD Rokan Hilir dalam tugas semestinya membantu Bupati agar terciptanya daerah yang sejahtera diduga-duga juga ikut terlibat dalam berbagai macam proyek daerah, bila melawan Bupati maka proyek tidak dapat jeruji besi di depan mata, sehingga muncul istilah masyarakat DPRD dekat dengan Bupati seratus hektar lebih tanah menanti.
BPK Rohil, yang semestinya memberikan data audit yang baik, namun sangat dikhawatirkan BPK Rohil adalah keluarga dekat dari Bupati sendiri bagaimana mungkin laporan berdasarkan data administratif bisa cacat, inilah kemudian membuat hilangnya kepercayaan kami terhadap penegak hukum, dan KPK sejauh ini masih dapat dipercayai untuk kami meminta untuk membuktikan berdasarkan fakta lapangan jika perlu selidiki BPK Rohil, bongkar dinasti anas maamun dan ganti BPK Rokan Hilir.
Jika berbagai hal di atas telah menyinggung berbagai pihak maka kami menantang semua pihak untuk bersedia di audit secara independen, dalam upaya transparansi anggaran berdasarkan UU KIP bahwa semua masyarakat berhak untuk tahu, dan kami siap dalam hal itu.

Pangidoan Nasution Ketua Umum Ipearohil Jakarta Dalam aksinya menyampaikan bahwa “dinasti yang dibangun di Rokan Hilir membuat kenyamanan tersndiri bagi Bupati Anas Maamun, sehingga apa yang diputuskan dapat berjalan dengan mudah dan gampang, untuk itu kami mendesak KPK untuk turun ke daerah membuktikan berdasarkan fakta lapangan bukan berdasarkan data administratif, karena bila dihubungkan BPK Rohil adalah keluarga besar dari Anas Maamun sehingga muncul sangkaan jangan-jangan ada persekongkolan di balik berbagai macam kasus korupsi di Rokan Hilir, mahasiswa sebagai agent of change dengan sadar turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dari berbagai kalangan baik itu rintihan PNS/ Aparat Desa yang selama ini tidak dapat berbuat apa-apa karena takut dimutasi ataupun diberhentikan, hal ini juga dapat dirasakan dikalangan buruh, petani, nelayan, karyawan dan sebagainya yang tidak dapat berbuat apa-apa namun ke depan kami mengajak semua pihak agar bersama-sama memberantas korupsi di daerahnya, dan kami siap utuk mengawal permasalahan tersebut, mari kita buktikan bersama bahwa apa yang kita sampaikan bukan hanya omong kosong belaka karena kami juga telah berencana untuk turun kembali dalam beberapa waktu ke-depan. DPRD saat ini juga tidak bisa dikatakan tidak terlibat banyaknya proyek yang diberikan membuat mereka hanya bisa takut dan terdiam, sehingga saya rasa mereka tidak pantas untuk kembali duduk di DPRD Rohil ke depan jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir untuk jangan memilih pejabat yang hanya akan merugikan diri kita sendiri”.